Mengurus Guru Masih Setengah Hati

Gambar

Mengurus Guru Masih Setengah Hati

 

Oleh. Drs. Hamka, M.Pd.

Kepala SDN. Rawabuaya 02 Pagi

 

            Hingar bingar dunia politik sejak reformasi menggelinding seakan-akan enggak ada habis-habisnya. Dari kasus Century hingga makelar kasus (markus) ini benar-benar menyita perhatian kita semuanya. Benarkah kebisingan dan gemuruh dunia politik seakan-akan mampu meredam semua persoalan bangsa ini?.

            Setiap hari kita disajikan tontonan sinetron politik oleh para politisi kita baik di media cetak maupun di media elektronik, memang, dalam rumus politik, enggak ada kawan atau lawan yang abadi, tetapi yang ada hanyalah kepentingan abadi, yang ujung-ujungnya kompromi politik dan bagi-bagi jatah kekuasaan.

            Sejak diadakan pemilu pertama diera reformasi tahun 1999. Partai politik bermunculan bagaikan kecambah tumbuh dimusim hujan. Setiap akan diadakan pemilu legislatif  bermunculanlah partai-partai politik baru, karena partai lamanya enggak bisa ikut pemilu (baca: karena mendapat suara kurang dari batas minimal), maka para politisi ramai-ramai mengganti nama partainya agar pada pemilu yang akan datang partainya bisa ikut bertanding lagi.

            Ketika pemilu demi pemilu bergulir semua partai berlomba-lomba untuk mengusung kenaikkan anggaran pendidikan. Apalagi di-era reformasi dunia politik seakan-akan dijadikan panglima pembangunan bangsa.  Yang terjadi adalah, berkaratnya sebuah tatanan negara yang lama-kelamaan dikhawatirkan dapat merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri bahkan negara dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini.

            Benarkah stakeholder  pendidikan, maupun para pengambil kebijakan yang masih setengah hati membela nasib guru?, guru hanya  dijadikan mainan politik para pengambil keputusan. Guru sebenarnya enggak perlu sanjungan ataupun pujian yang berlebihan. Sebab kita berbicara negara, harus berbicara masalah pendidikan, bicara pendidikan harus berbicara masalah guru.

            Padahal kalau kita berpikir secara jernih, enggak ada yang namanya birokrasi pendidikan kalau enggak ada guru. Kemungkinan enggak ada yang namanya Kemendiknas maupun dinas-dinas pendidikan diprovinsi. Apa yang mau diurus?. Mengurus pendidikan berarti mengurus guru. Apakah peroses belajar mengajar berjalan, kalau enggak ada guru. Sebab peran guru masih sangat besar dalam kegiatan belajar mengajar, dalam peningkatan kualitas pendidikan. Penulis tetap mempunyai keyakinan yang mendalam, bahwa peran utama pendidikan ada pada guru.

Menurut penulis gedung sekolah boleh enggak ada, bangku boleh enggak ada, papan tulis boleh enggak  ada, serta mobiler lainnya boleh juga enggak ada. Kalau semua yang disebut di atas enggak ada proses belajar mengajar masih bisa berjalan, tetapi kalau guru enggak ada proses belajar mengajar enggak akan terjadi, enggak akan ada proses belajar mengajar.

Proses belajar mengajar masih bisa dilakukan di kebun, di bawah pohon, dihalaman sekolah dan seterusnya, bahkan di pinggir jalananpun masih bisa dilaksanakan. Akan tetapi apakah semua itu bisa terlaksana tanpa guru?. Sekarang timbul pertanyaan apakah benar mengurus guru masih setengah hati? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab bersama.

Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui, guru masih memegang kunci utama sukses tidaknya proses belajar mengajar di sekolah. Memang, faktor guru sebenarnya merupakan salah satu dari lima variable pendidikan yang menentukan.

Gedung sekolah boleh mentereng, ruangan menggunakan mesin pendingin (AC), peralatan laboratorium paling mutakhir, kurikulum paling hebat se-Asia Tenggara, tetapi kalau gurunya tidak bergairah, tidak semangat, ya, sama saja.

Sebaliknya, meski peralatan yang tersedia kurang begitu memadai, fasilitas yang tersedia amat sederhana, tetapi bila ditangani oleh guru yang baik, guru yang bertanggung jawab terhadap bangsanya, guru yang mengerti tugasnya, guru yang memahami kewajibannya, bisa diharapkan proses belajar-mengajar akan berjalan dengan baik.

            Pada era pemerintahan orde baru sebenarnya sudah mengadvokasi perjuangan nasib guru, walaupun belum signifikan hasilnya, ini dibuktikannya dengan pengelontoran Surat Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor: 26/MENPAN/1989, Tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Guru, dimana seorang guru memungkinkan bisa mencapai golongan IV/e, walaupun enggak semudah membalik telapak tangan.            Namun kesemuannya ini masih perlu perjuangan keras para komunitas Umar Bakri  untuk mengubah nasibnya sendiri. Harus kita akui, bahwa mengubah nasib juga memang enggak mudah dan bukan seperti kita makan cabe, yaitu langsung pedes, penuh rintangan dan perjuangan yang optimal.

            PGRI, yang notabene lembaga penghimpun guru di seluruh penjuru tanah air, seharusnya lebih banyak kita dorong untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan guru yang muaranya ikut memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para guru-guru di Indonesia. Jangan sampai ada kesan, komponen bangsa ini enggak senang melihat guru senang!.

                        Para stakeholder pendidikan baik di tingkat bawah sampai tingkat atas, harus seiya sekata dalam memperjuangkan nasib guru. Pengurus Besar PGRI sudah lumayan tanggap terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi guru, termasuk salah satunya ingin mempertahankan keberadaan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) yang dibubarkan pada pertengahan April 2010 lalu.

                        Dengan pembubaran itu merupakan petaka bagi komunitas Umar Bakri, sehingga PB-PGRI sampai menghimpun guru untuk berdialog secara massal alias  berdemo di gedung Kemendiknas maupun MPR/DPR RI pada tanggal 11 dan 12 Mei 2010 lalu.

                        Dalam dialog itu Wakil Kementerian Pendidikan Nasional Prof. Dr. Fasli Djalal Ph.D mengatakan”Tidak ada sedikitpun unruk mengurangi peran guru. Penghapusan Ditjen PMPTK karena selama ini masalah guru hanya diurus satu direktorat. Kita ingin para guru diurus berbagai direktorat, sehingga perhatian lebih besar”.

                        Dihadapan ribuan guru di gedung MPR/DPR Ketua Umum PB-PGRI Dr. Sulistyo, M.Pd  menegaskan, penghapusan Ditjen ini dinilai melecehkan nasib guru honorer, guru bantu dan guru tidak tetap. ”Perpres No. 24 adalah upaya sistematis untuk untuk menyingkirkan guru dan tenaga kependidikan” (Republika, 12 Mei 2010).

                        Pembubaran Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) berimplikasi terhadap eksistensi nasib guru yang muaranya berimbas terhadap peningkatan mutu atau kualitas pendidikan secara umum. Boleh saja Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) dibubarkan, tetapi dalam konteks membela nasib guru, seharusnya ada lembaga pengganti yang khusus menangani masalah guru, agar nasib guru lebih terurus secara profesional.

                        Keberadaan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), yang selama ini mempunyai tugas terhadap peningkatan mutu guru, mengurus nasib guru (khusunya masalah sertifikasi guru, peningkatan mutu pendidik dsb) akan mengalami hambatan yang signifikan.

                        Kita juga belom tahu pasti apakah pemda atau ditjen-ditjen terkait yang berada lingkungan Kemendiknas yang paling berhak mengurus nasib guru. Yang penting,  jangan sampai saling lempar tanggung jawab dalam mengurus guru antara pemerintah pusat (baca. Kemendiknas) atau pemerintah daerah (pemda).

                        Terkait dengan hal itu, di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 16 dikatakan,  Ayat  (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat (2) Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ayat (3) Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

                        PD I PGRI Provinsi DKI Jakarta, sebenarnya juga sudah berusaha memperjuangkan nasib guru diantaranya yang paling populer dikalangan guru DKI Jakarta sekarang ini adalah, kenaikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) para guru, walaupun hasilnya belom nampak, mari kita tunggu saja hasilnya!. Benarkah guru masih termarjinalkan?. Benarkah para pengambil kebijakan masih setengah hati mengurus nasib guru?.

                        Presiden boleh ganti, pemerintahan boleh ganti, kabinet boleh ganti, tetapi, ketika kita berbicara kebijakan pendidikan jangka panjang harusdilihat manfaat dan mudhorotnya suatu kibijakan itu sendiri, apalagi menyangkut masalah nasib guru. Hal ini juga perlu dipikirkan oleh semua komponen bangsa. Kalau kebijakan itu ternyata lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya, kenapa kita enggak teruskan?.

Menurut penulis langkah yang paling bijaksana bukanlah mengharuskan orang berdiri saling berhadapan saling memaki dan ngotot satu sama lainnya. Akan tetapi sesungguhnya yang dibutuhkan pada saat ini adalah, pikiran jernih dan nalar serta sentuhan nurani yang penuh kearifan. Dengan harapan, agar ada jalan keluar dari kemelut masalah peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk masalah kesejahteraan guru baik berskala nasional maupun provinsi dapat segera diatasi secara elegan dan cantik.

            Bila suatu bangsa atau negara ingin cepat maju, jangan memarjinalkan pendidikan. Bila peperintahan ingin barokah, jangan memarjinalkan guru.enggak akan rugi, negara atau pemerintah membela nasib guru. Karena pendidikan adalah invest jangka panjang.

            Presiden kedua Amerika Serikat John Adam pernah mengatakan “Pembangunan pendidikan rakyat jelata lebih penting dari pada harta orang-orang kaya di seluruh Negara”.

            Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah enggak perlu ragu membela nasib  guru, karena hasilnya akan kelihatan 20-30 tahun kedepan, di mana para generasi muda cerdas akan berlomba-lomba dan berbondong-bondong untuk memasuki perguruan tinggi pendidikan (lembaga pencetak guru), yang pada akhirnya akan menjadi guru-guru yang berkualitas dan bertanggungjawab terhadap bangsanya.◙Hamka /P.01 (Gema No.08 Tahun 2010)

Posted on Oktober 31, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: