Quo vadis Kepala Sekolah

Gambar

Quo vadis Kepala Sekolah

Oleh Drs. HAMKA, M.Pd

Kepala SDN. Rawabuaya 02 Pagi

Pada dasarnya penulis secara pribadi, mendukung penggelontoran maupun pelaksanaan Surat Keputusan Mendiknas Nomor. 162 tahun 2003, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan/Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 28/U/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Penulis sendiri sudah 20 tahun lebih menjadi kepala sekolah, mau dilaksanakan aturan yang 20 tahun lebih juga pasti terkena demosi, yang penting, ada enggak payung hukumnya?. Kita ini jangan sampai terkesan bangsa yang suka bercanda dengan aturan, bangsa yang gemar  coba-coba dengan aturan. Kalau memang tujuannya mulya, yaitu dalam rangka sebuah inovatif di dalam dunia pendidikan dan selama enggak ada dampak sosial yang berlebihan, siapa takut kembali jadi guru.

Yang terpenting pelaksanaan Surat Keputusan/Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional No. 28/U/2010 betul-betul diaplikasikan secara konsekwen dan tepat, jangan sampai terkesan asal melaksanakan keputusan menteri saja atau sekedar melaksanakan kewajiban, sebab untuk Kepala Sekolah Dasar malah bertentangan dengan Keputusan Menteri itu sediri. Di dalam Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional No. 28/U/2010 enggak ada yang berbunyi kepala sekolah bermasa jabatan 15 tahun lebih, yang ada pasal 10 ayat 1 dan 2 ialah 2 x 4 tahun = 8 tahun (dua priode).

Mau dibawa kemana jabatan kepala sekolah?.  Mau diapakan jabatan kepala sekolah?. Quo vadis kepala sekolah setelah pelaksanaan Keputusan/Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional No. 28/U/2010. Bagaimanakah pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini dinas pendidikan menyikapi atau menterjemahkan surat keputusan itu?. Tetapi kita juga jangan menutup mata dampak sosial dari pelaksanaan keputusan ini, khususnya Kepala Sekolah SD.

Pasalnya, kenapa pemberlakuan itu masih setengah hati?. Karena di lapangan dalam pelaksanaannya berbeda antara provinsi yang satu dengan provinsi lainnya di Indonesia dan belom serempak pelaksanaannya. Di DKI Jakarta sendiripun berbeda Kepala Sekolah SMP dengan Kepala Sekolah SD. Padahal Menterinya sama, nomor surat keputusannyapun sama, kepala dinasnyapun sama.

Timbul pertanyaan, kenapa sih Kepala Sekolah Dasar yang terkena demosi yang telah menduduki jabatan 15 tahun lebih, merujuk kemana? apa dasar hukumnya?. Seharusnya semuanya sama, yaitu kepala sekolah yang sudah 12 tahun lebih semua diberlakukan, bila perlu yang 8 tahun lebih karena sesuai dengan aturan mainnya, agar enggak terjadi salah tafsir terhadap keputusan ini dan jangan sampai terjadi tanda tanya, ada apa?

Kalau kita konsekwen dan konsisten merujuk Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/U/2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah itu hanya 8 tahun dan ini dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) bahwa, Kepala sekolah/madrasah diberi 1(satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun. Kemudian ayat (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki masa tugas minimal baik berdasarkan penilaian kinerja. Ayat (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila : (a) telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas ; atau (b) memiliki prestasi yang istimewa.

Ketika pemberlakuan SK/Peraturan Mendiknas Nomor. 162 tahun 2003, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/U/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dikatakan, bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional/Peraturan Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan nasional.

Masalah priodesasi/demosi  jabatan kepala sekolah, banyak kepala sekolah yang sudah dua priode merasa skeptis bahkan apatis terhadap dunia pendidikan secara umum. Yang dikhawatirkan kemungkinan, ada yang merasa buat apa kerja terlalu serius, jabatan saya hanya dua priode, seperti jabatan presiden saja. Apalagi kepala sekolah yang kembali menjadi guru hampir rata-rata lanjut usia ( lansia), terlepas dari pro dan kontra dengan masalah ini.

100_4391Sebaiknya setiap pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini dinas pendidikan melihat di lapangan dampak dari pelaksanaan keputusan itu khususnya di Sekolah Dasar (baca. SD). Apalagi di sekolah dasar yang notabene kepala sekolahnya yang pada awalnya sebagai guru kelas bukan guru bidang studi, pasti akan berimplikasi terhadap suasana di sekolah tersebut, yang pada akhirnya bermuara terhadap kualitas pendidikan sekolah itu sendiri. Guru yang sudah lansia dalam kontek mantan kepala sekolah itu semangatnya agak kurang untuk masuk kedalam kelas secara penuh dan utuh karena berbagai hal.

Kalau penulis boleh berpendapat lebih jauh, sebaiknya dunia pendidikan enggak usahlah ikut-ikutan terjerumus kedalam kubangan politik praktis. Dengan masuknya virus politik praktis kedalam tubuh dunia pendidikan, pendidikan bukannya semakin baik atau berkualitas malah semakin carut marut. Sebab menurut penulis pendidikan harus berada pada ranah politik moral (haigh politik) bukan pada tataran atau domain politik praktis (low politik). Karena dalam dunia pendidikan sangat diperlukan suasana yang benar-benar kondusif dan nyaman.

Akibat dunia pendidikan dikotori oleh sampah politik praktis akhirnya iklim di dunia atau birokrasi pendidikan enggak lagi kondusif, sebut saja jabatan kepala sekolah ini, karena merujuk kepada jabatan politik maka jabatan tersebut dibatasi dua priode saja. Janganlah dunia pendidikan dilumuri oleh intri-intrik politik praktis!. Pendidikan harus berjalan di rel nya sendiri. Pendidikan, ibarat kereta, enggak boleh satu penumpang/orangpun atau siapapun yang memberhentikan kereta di tengah jalan, kecuali di pos yang sudah ditentukan. Berikanlah otonomi terhadap dunia pendidikan, biarlah dunia pendidikan mengatur rumahtangganya sendiri

Dunia pendidikan harus kondusif, harus nyaman, tenteram dan kita  harus bisa membedakan dengan suasana di gedung DPR sana, ataupun dalam jabatan politik/publik dan struktural lainnya. Sampai sekarang jabatan kepala sekolah enggak jelas juntrungannya apakah masuk eselon V, atau fungsional murni, atau perkawinan antara fungsional dengan struktural, ini juga perlu diperhatikan oleh BKN ataupun BKD setempat. Tetapi kenapa, ketika demosi diberlakukan jabatan kepala sekolah disamakan dengan jabatan politik/publik/ struktural.

Dalam konteks Guru Sekolah Dasar (SD) yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SD, rasanya enggak setara, kalau jabatan kepala sekolah disejajarkan dengan jabatan presiden/menteri/ gubernur/walikota atau jabatan publik lainnya yang dibatasi hanya dua kali empat tahun. Berapa sih, tunjangan jabatan Kepala Sekolah Dasar?. Eselon berapasih jabatan Kepala Sekolah Dasar?.  Dapat fasilitas apasih jabatan Kepala Sekolah Dasar?. Apa kepala sekolah mendapat inventaris motor atau mobil dinas?.

Sebenarnya tunjangan Kepala Sekolah Dasar sekarang ini kurang sepadan dengan beban kerja ataupun misi yang dia emban. Kalau kita bandingkan dengan pegawai golongan I dan II saja TKD nya lebih kecil, karena pegawai yang golongan I dan II tersebut enggak dipotong pajak penghasilan 15% , apalagi kalau dibandingkan dengan pejabat lain, lurah saja, entar dibilang kepala sekolah kurang bersyukur. Padahal masa depan bangsa ada digenggaman kepala sekolah.

Bukankah jabatan kepala sekolah jabatan fungsional?, karena kepala sekolah hanyalah seorang guru yang diberi tugas tambahan sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan/Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional No. 28/U/2010. Ini terasa kurang pas. Bahkan enggak  tanggung-tanggung masa jabatan Kepala Sekolah SD disamakan dengan masa jabatan Presiden Amerika Serikat yaitu maksimal 2 x 4 tahun. Yang dikhawatirkan kebijakan ini ada muatan politisnya.

Drs. Mukhlis, MM, salah seorang  Kepala Sekolah SD yang masa jabatan kepala sekolahnya kurang lebih 19 tahun yang juga Sekertaris PGRI Cabang Cengkareng mengatakan “Seharusnya semua Kepala Sekolah SD yang jabatannya lebih dari 12 tahun harus demosi juga, bila perlu yang jabatannya 8 tahun lebih juga diikutkan baik SD maupun SMP”.

“Pendek kata jangansetengah-setengah melaksanakan Surat Keputusan Mendiknas tersebut. Jangan sampai ada kesan pilih kasih bahkan sebagai kelinci percobaan. Boro -boro kepala sekolah yang sudah lama mengabdi mendapat penghargaan, malah sebaliknya dicampakkan begitu saja”.

“Semua Kepala Sekolah SD yang 12 tahun lebih harusnya semua disertakan, kalau memang dinas pendidikan enggak mau dibilang standar ganda, karena sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dan 2 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28/U/2010, masa jabatan kepala sekolah hanya 8 tahun (dua priode)”, jangan sampai ada kesan tebang pilih”. imbuh Mukhlis. Hal ini juga diamini oleh Yahiri, seorang kepala sekolah senior di bilangan Jakarta Barat.

Sering penulis katakan, kalau suatu kebijakan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya lebih baik kebijakan itu ditinjau kembali, tetapi kalau kebijakan itu lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya enggak ada salahnya diteruskan. Yang terpenting jangan sampai pelaksanaan keputusan ini hanyalah sebuah blunder dari sebuah kebijakan.

Bagaimana dengan seorang Guru SD yang memang punya potensi dan prestasi, bahkan juara I (satu) lomba guru prestasi tingkat provinsi DKI Jakarta mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah SD pada usia 30 tahun. Pada usia 38 atau 40 tahun guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah tersebut sudah  dua priode, sedangkan usia pensiun bagi guru tersebut 60 tahun.

Usia yang tersisa masih 20-22 tahun, mau menduduki jabatan yang lebih tinggi dari kepala sekolah peluangnya sangat sempit, karena terhalang terbatasnya peluang birokrasi (baca: untuk menjadi Pengawas atau Kasi sulit), sedangkan kepala sekolah tersebut punya potensi dan prestasi. Apakah harus dipensiunkan dini?, kalaupun menjadi guru kelas tentunya pertimbangan psikologisnya juga perlu diperhitungkan (baca.SD), bisakah suasana kondusif tercipta di sekolah tersebut? Kalau seorang lurah demosi menjadi staf di kecamatan enggak ada masalah, karena enggak melibatkan pihak ketiga (baca. murid).

Apakah hanya seorang guru yang berusia antara 50-52 tahun saja yang harus menjadi kepala sekolah?. Bagaimana dengan seorang guru muda yang punya potensi dan prestasi dan pernah juara I guru teladan/prestasi tingkat nasional, sedangkan usianya baru 30 tahunan, apa harus menunggu sampai usianya mencapai 50 tahun, agar tidak mengalami demosi?

Kalau jabatan politik atau jabatan publik, sebut saja presiden, Gubernur Bank Indonesia, menteri, gubernur, bupati/walikotamadya atau birokrasi lainnya eselon III ke-atas, enggak ada masalah, boleh saja dibatasi priodenya, yaitu dua priode, kalau memang itu rujukannya Ketetapan MPR tahun 1999 tentang pembatasan jabatan presiden. Kalau dunia pendidikan sudah dokotori oleh limbah politik praktis, bangsa ini akan menjadi bangsa yang rapuh, karena politik dan profesionalisme enggak akan bisa berjalan bersama-sama.◙Hamka/P.01. (Gema. No. 01 Tahun 2011)

Posted on Oktober 31, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: