Ketika Promosi, Mutasi dan Priodesasi Kepala Sekolah Menjadi Wewenang Menteri

Gambar

Ketika Promosi, Mutasi dan Priodesasi 

Kepala Sekolah Menjadi Wewenang Menteri

Oleh Drs. HAMKA, M.Pd

Pengawas Sekolah Utama Jakarta Barat

Sejak penggelontoran maupun pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor. 162 tahun 2003, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 28/U/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, maka wewenang mutasi, promosi serta priodesasi (demosi) menjadi wewenang pemerintah pusat dalam hal ini Kemendiknas. Sayangnya implementasinya masih bersifat parsial, belom serempak diseluruh penjuru nusantara.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/U/2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah itu hanya 8 tahun dan ini dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) bahwa, Kepala sekolah/madrasah diberi 1(satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.

Kemudian ayat (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki masa tugas minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.

Ayat (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila : (a) telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas ; atau (b) memiliki prestasi yang istimewa.

Mendiknas M. Nuh Mengatakan “Peraturan tersebut berlaku untuk mutasi Kasek/madrasah pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK. Tidak terkecuali rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Semua jenjang akan diatur oleh Permendiknas,” ungkapnya.

“Pemindahan kewenangan itu salah satunya untuk menyiapkan pimpinan tertinggi lembaga pendidikan dengan baik”. Dia menjelaskan, jika sebelumnya kepala daerah dapat memutasi Kasek dengan mudah, kini calon Kasek wajib mengikuti berbagai seleksi ketat. “Pemerintah daerah tidak bisa lagi semena-mena mengganti Kasek,” ujarnya.

Permendiknas yang ditetapkan pada 27 Oktober 2010 dikeluarkan untuk melindungi Kasek dari politik pemerintah yang seringkali merugikan mereka. “Kami mendengar banyak laporan tentang Kasek yang menjadi korban politik,” ungkap mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (menkominfo) itu          Masa jabatan kepala sekolah pun saat ini dibatasi. Seorang kepsek diperbolehkan menjabat kedua kalinya bila dinilai memiliki prestasi dan kinerja minimal baik. Kalau sudah dua periode bisa diangkat kembali, tetapi pada sekolah yang lain dengan prestasi amat baik.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional, menimbulkan pro dan kontra. Melalui pengesahan peraturan tersebut, otorisasi pemindahan guru menjadi kepala sekolah diambil alih pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

Peraturan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kodya yang dengan jelas menyerahkan segala sesuatunya kepada daerah, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Hal ini tertuang di dalam pasal 7 ayat (1) bahwa urusan wajib sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a) pendidikan; b) kesehatan; c) lingkungan hidup; d) pekerjaan umum; dan seterusnya sejumlah 31 bidang urusan pemerintahan.

Di dalam lampiran PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang tertuang di dalam sub bidang pendidik dan tenaga kependidikan, tugas pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam point 1 huruf b dijelaskan: pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Pada point 4 huruf a dijelaskan: pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kodya maupun penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang Pemerintahan Daerah harus menerapkan azas perimbangan, sebab biar bagaimanapun pemerintah provinsi/kabupaten/kodya lebih tahu permasalahan di lapangan. Jangan sampai pelaksanaan regulasi ini terkesan  tumpang tindih, misal antara peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Apalagi di dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966 yang diperkuat lagi dengan TAP MPR No. III Tahun 2000 pasal 2 disebutkan bahwa, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Undang-undang Dasar 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia; 3) Undang-undang; 4) Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu); 5) Peraturan Pemerintah; 6) Keputusan Presiden dan 7) Peraturan Daerah.

Peningkatan Profesionalisme Kepala Sekolah

Memang, harus kita akui kepala sekolah memiliki peran penting dalam pengembangan sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai. Dalam konsteks memperlancar tugasnya maka seorang calon kepala sekolah perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan keprofesian yang kontinyu.

Terkait dalam hal itu di dalam Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 dijelaskan bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi, diantaranya ialah kompetensi keperibadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi. dan kompetensi sosial.

Mantan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Baedhowi pernah mengatakan, terdapat korelasi  langsung antara kompetensi kepala sekolah dengan pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Jika kualitas kompetensi kepala sekolah tinggi maka ada korelasi yang signifikan dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Dalam kesempatan itu Baedhowi menyampaikan, Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan persyaratan guru minimal berkualifikasi S1/D4. Oleh karena itu, kata dia, persyaratan kepala sekolah yang diatur dalam Permendiknas ini mengacu pada undang-undang tersebut. Ketentuan lain yang diatur dalam Permendiknas ini adalah terkait penyiapan calon kepala sekolah.

“Dulu kepala sekolah dipilih saja oleh kepala daerah, tetapi sekarang untuk menjadi kepala sekolah perlu ada persiapan-persiapan. Ada proses-proses administrasi maupun proses akademik yang harus dilakukan untuk menjadi calon kepala sekolah,” katanya.

Lebih lanjut Baedhowi mengatakan, setelah calon kepala sekolah dipilih maka harus mengikuti proses pendidikan dan pelatihan minimal 100 jam dan praktik lapangan minimal tiga bulan. Untuk menjadi kepala sekolah, kata dia, harus ada suatu bukti bahwa mereka itu kompeten dan punya suatu keterampilan manajerial di dalam mengelola sekolah. “Diharapkan implementasi di lapangan tidak menentukan kepala sekolah hanya karena like and dislike, tetapi ada satu proses,” ujarnya.

Masih dalam konteks yang sama Baedhowi mengatakan, dalam proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh pemerinah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.  “Anggotanya pun juga ada unsur pengawas,” katanya.

Adapun masa tugas kepala sekolah/madrasah untuk satu kali masa tugas selama empat tahun. Namun, dapat diperpanjang satu kali masa tugas bila memiliki prestasi kinerja minimal baik. “Kalau sudah dua periode boleh diangkat kembali, tetapi pada sekolah yang lain dengan prestasi amat baik,” ujar Baedhowi.(Diknas 2010).

Sebenernya kalau kita mau jujur, kemendikbud sejak diberlakukan UU No. 32 Tahun 2004 yaitu tentang pemerintahan daerah sudah enggak punya tangan langsung lagi seperti dahulu ada lagi kantor wilayah departemen tingkat provinsi, contoh, kantor wilayah kemendiknas di tingkat provinsi DKI Jakarta, yang notabene kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendiknas.

Sekarang yang ada hanyalah dinas-dinas tingkat provinsi/kabupaten/kota yang notabene kepanjangan tangan pemda-pemda, sebut saja Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta adalah kepanjangan tangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta di bidang pendidikan, bukan kepanjangan tangan langsung Kemendikbud.

Biar bagaimanapun pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud secara teknis tetap harus menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemda-pemda dalam hal ini dinas pendidikan. Sebab Pemda atau Dinas Pendidikanlah yang paling tahu kondisi di lapangan, apakah guru tersebut memiliki kompetensi yang memadai dalam perspektif otonomi daerah. Pemda dalam hal ini dinas pendidikan lebih tahu tentang kompetensi guru secara utuh, misal kompetensi pedagogik, kompetensi keperibadian, kompetensi sosial maupun kompetensi professional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiscal nasional dan f) agama.

Sedangkan masalah pendidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang Pemerintahan Daerah di pasal 13 ayat (1) point (f) urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan yang bersekala provinsi diantaranya; penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.◙Hamka/P.01 (Gemawidyakarya, No. 09. Tahun 2012)

Posted on November 1, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 5 Komentar.

  1. Pusing pak kalau dipikirin,jalani aja…..

  2. Pa Menteri berapa Duit keluar untuk sebuah permen yang tidak di pakai didaerah?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: