Ketika Usia Pensiun Pengawas Mau Diperpendek

Gambar

Ketika Usia Pensiun Pengawas

Mau Diperpendek

 

Oleh Drs. HAMKA, M.Pd

Pengawas Utama Jakarta Barat

 

Ngomongin pendidikan seakan-akan enggak ada habis-habisnya, dari persoalan infrastruktur pendidikan mupun  sufrastruktur pendidikan, dari hardware pendidikan sampai software pendidikan, dari ngomongin guru hingga bapaknya guru, bahkan termasuk  engkong nya guru, dari ngomongin Kurikulum hingga ngomongin Ujian Nasional (UN).

Beberapa waktu lalu ada wacana pemendekan usia pensiun pengawas sekolah. Hal ini tentunya membuat kaget para pengawas sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, karena enggak hujan enggak panas kok ujuk-ujuk berita yang mengagetkan para pengawas tersebar ke se-antero nusantara. Kalau memang itu jelas dan ada aturan yang baku enggak masalah, siapa takut batas usia pensiun (BUP) pengawas 56 tahun?

Bagaimana dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolahdan angka kreditnya?, apakah enggak bertentangan? Jangan main-mainlah dengan aturan yang sudah ada!!! Buat dulu aturan yang jelas, silahkan laksanakan!.

“Kita laksanakan saja aturan yang sudah ada yaitu batas usia pensiun (BUP) pengawas adalah 60 tahun karena pengawas sekolah adalah jabatan fungsional, sesuai dengan aturan mainnya”. hal ini dikatakan Sekertaris  Korwas Jakarta Barat Drs. H. Satimin, MM pada acara rapat koordinasi para pengawas se-Jakarta Barat di SDS Sinar Dharma Kecamatan Tambora pada tanggal 29 Maret lalu.

Di dalam PP No, 65 Tahun 2008 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) di jelaskan di dalam pasal 4 ayat 2 point b usia 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: (1)  jabatan struktural Eselon I; (2) jabatan struktural Eselon II; (3) jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; (4) jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau (5) jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Kalau kita merujuk kepada PP No. 65 Tahun 2008 tersebut di atas, enggak ada alasan untuk memaksakan pemendekan jabatan pengawas sekolah yang notebene sudah diatur jelas dalam perundangan yang berlaku yaitu usia 60 tahun. (lihat tabel)

Di dalam pasal 31 ayat (1) peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010tentangjabatan fungsional pengawas sekolahdan angka kreditnya sebagai berikut: pasal (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tarnbahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing; (b) berijazah paling rendah Sarjana (S1)  Diploma IV bidang Pendidikan; (c) memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan; (d) memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c; (e) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; (f) lulus seleksi calon Pengawas Sekolah; (g) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan (h) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kalau kita perhatikan point (e) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, timbul pertanyaan, apa mungkin seorang yang diangkat menjadi pengawas sekolah pada usia 55 tahun kemudian baru melaksanakan tugas 1 (satu)  tahun sudah pensiun?, menurut penulis ini enggak masuk akal dan hanya pemborosan. Kita juga jangan mengabaikan regulasi yang berada di bawah PP (Peraturan Pemerintah), sebab itu sebagai juknis ataupun juklak dari PP itu sendiri, yang bermuara kepada bertumpang tindihnya regulasi yang ada.

Secara pribadi, penulis enggak mau peduli mau di-apain tuh jabatan pengawas terserah, mau dipensiunin umur 56 tahun, mau 58 tahun  atau 60 tahun terserah saja, yang penting kita harus bermain di wilayah aturan secara konsekuen pada level nasional dan  kita jangan bermain di luar wilayah aturan karena akan menambah benang kusut dunia pendidikan secara umum. Kalau memang aturannya belom jelas atau ada kenapa kita sibuk mengurus hal yang belom jelas juntrungannya.

Menurut Ketua Umum PB PGRI Sulistyo, fenomena tersebut muncul karena pengawas sekolah disamakan dengan PNS non guru dan dosen. Laporan yang masuk PGRI di antaranya dari para guru di Provinsi Jawa Tengah. Sulistyo menjelaskan, rata-rata kepala daerah membuat aturan ini dengan merujuk pada PP Nomor 65/2008 tentang Pemberhentian PNS.

Sulistyo mensinyalir, praktek tersebut kental aroma politik. “Ini bisa menjadi pembenaran bagi beberapa kepala daerah, untuk memberhentikan guru yang bertugas sebagai pengawas sekolah,” ujar pria yang juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Jateng itu.

Sulistyo menegaskan, selama ini aturan pensiun pengawas sekolah sama dengan guru. Yaitu 60 tahun. Jadi, ketika memasuki umur 56 tahun kepala daerah tidak perlu meminta para pengawas sekolah untuk mengajukan perpanjangan BUP.

Dengan keluarnya instruksi perpanjangan BUP ketika pengawas sekolah baru berumur 56 tahun, Sulistyo menghawatirkan banyak kasus pemberhentian pengawas sekolah sebelum usia mereka 60 tahun. Ini bisa terjadi jika wali kota atau bupati menolak usulan perpanjangan BUP tadi. Sulistyo mengatakan, pemberhentian pengawas sekolah bisa didasari karena pengawas sekolah tidak mendukung politik yang dijalankan penguasa daerah.

Menurut Sulistyo, aturan masa pensiun pengawas sekolah yang sama dengan guru tertuang dalam PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jika pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Selanjutnya, dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa pemberhentian guru BUP adalah 60 tahun.

Dia menghawatirkan, dari perilaku ini mulai berkembang pernyataan jika BUP pengawas sekolah sama dengan BUP PNS non guru dan dosen. Jika ini terjadi, Sulistyo mengatakan akan sulit menjadi guru yang baik dan bersedia diangkat menjadi pengawas sekolah.

Menurut Sulistyo, posisi pengawas sekolah sangat strategis. Sebab, mereka melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan satuan pendidikan formal. ”Janganlah guru dan pengawas sekolah dijadikan ajang main-main, karena tidak mendukung kepala daerah,” ujar Sulistyo (batampos.co.id).◙hamka/P.01

Tabel Batas Usia Pensiun (BUP)

No Nama Jabatan Batas Usia Pensiun (BUP) Dasar
1 PNS Umum 56 PP No. 32 Th 1979
2 Ahli Peneliti dan Peneliti 65 PP No. 32 Th 1979
3 Guru Besar,Lektor Kepala dan Lektor 65 PP No. 32 Th 1980
4 Dosen UU Nomor 14 Tahun 2004
5 Profesor berprestasi 70 UU Nomor 14 Tahun 2005
6 Ketua/Wakil Ketua/ketua Muda dan Hakim Anggota MA 65 UU No. 14 Th 1985
7 Jabatan lain yang ditentukan Presiden 65 PP No. 32 Th 1979
8 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum,PTUN, dan Agama 65 UU Nomor 3 Tahun 2006
9 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum,PTUN, dan Agama 62 UU Nomor 3 Tahun 2007
10 Jaksa 62 UU Nomor 16 Tahun 2004
11 Pimpinan Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara 60 PP No. 32 Th 1979
12 Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian 60 PP No. 32 Th 1979
13 Sekjen/Dirjen dan Kepala Badan di Kementerian 60 PP No. 32 Th 1979
14 Eselon I dalam jabatan Sruktural 60 PP Nomor 65 Tahun 2008,
15 Eselon II dalam jabatan Struktural 60 PP Nomor 65 Tahun 2008,
16 Eselon I dlm jabatan strategis 62 PP Nomor 65 Tahun 2008,
17 Ketua/Wakil Ketua dan Hakim PN 60 PP Nomor 65 Tahun 2008,
18 Dokter 60 PP Nomor 65 Tahun 2008,
19 Pengawas Sekolah 60 PP Nomor 65 Tahun 2008,
20 Guru 60 PP Nomor 65 Tahun 2008,
21 Penilik Sekolah 60 PP No. 32 Th 1979
22 Kepala Kelurahan 60 UU No. 5 Th 1979
23 Jabatan lain yang ditentukan Presiden 60 PP Nomor 65 Tahun 2008,
24 Hakim pada Mahkamah Pelayaran 58 PP Nomor 65 Tahun 2008,
25 Penyuluh Pertanian 60 Keppres No. 63 Th 1987
26 Widyaiswara Keppres No. 63 Th 1986
Widyaiswara Utama/Utama Madya 65
Widyaiswara Utama Muda/ Pratama/ Madya/ 60
27 Pustakawan Kepres No. 64 Th 1992
Utama dan Utama Madya 65
Utama Muda, Utama Pratama, Madya, Muda, Pratama 60
28 Penyelidik Bumi 60 Perpres No 6 Th 2007
29 Perencana 60 Perpres No 17 Th 2009
30 Sandiman 60 Perpres No 16 Th 2010
31 Perekayasa 60 Keppres No. 39 Th 1996
32 Pemeriksa Pajak 60 Keppres No.28 Th 1995
33 Agen 60 Keppres No.10 Th 1996
34 Pranata Nuklir Utama; Pengawas Radiasi Utama 65 PP No. 32 Th 1979

                             sumber. setagu.net

Posted on November 1, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. KEBANYAKAN MEREKA (PARA PEJABAT DAERAH) ITU HANYA AHLI NGURUS PROYEK
    JADI JANGAN HARAP PENDIDIKAN AKAN MAJU KALAU TETAP DIURUSI DAERAH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: