“Nggak Rugi Membela Nasib Guru”

Gambar

“Nggak Rugi Membela Nasib Guru”

Oleh Drs. HAMKA, M.Pd

Kepala SDN. Cengkareng Barat 13 Pagi

Salah satu masalah kuno dalam dunia pendidikan yang dirasakan selama bertahun-tahun dan sampai kini belum terpecahkan adalah masalah rendahnya gaji guru. Keluhan tentang rendahnya gaji guru sudah dikemukakan berulang kali pada setiap pembicaraan pendidikan, tetapi belum memperoleh tanggapan serius untuk perbaikan. Sejak presiden BJ Habibi, hingga Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), selalu ada janji untuk melakukan perbaikan kesejahteraan/gaji guru, tetapi hasilnya belum signifikan.

Penulis bermaksud mencoba membicarakan masalah kesejahteraan guru bukan saja guru yang full berada di depan kelas melainkan juga guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Akan tetapi juga termasuk kepala sekolah negeri, swasta, guru negeri, swasta, guru TK, SD, SMP, SMTA, maupun dosen. Dengan adanya pemilahan secara jelas, kiranya kita dapat mengetahui sebetulnya guru lapisan mana yang paling menderita di Indonesia? Dengan mengetahui kelompok yang paling menderita itu diharapkan dapat memberi masukan bagi pengambil kebijakan guna melakukan perbaikannya.

Kalau kita berbicara kesejahteraan guru memang agak dilematis. Karena membicarakan kesejahteraan guru harus komprehensif tidak parsial. Sebab di depan, di belakang, di kiri, di kanan mata kita ada  teman-teman kita juga, yaitu guru-guru swasta, guru tidak tetap, dan bahkan guru honor yang ada di sekolah negeri, guru-guru honor yang ada di sekolah swasta. Bagi yayasan yang bonafid tidak masalah membayar gaji gurunya, tetapi bagi yayasan yang memang pas-pasan ini juga merupakan problem tersendiri.

Standar Penilaian

Betulkah gaji guru di Indonesia rendah? Apa yang menjadi ukuran kita mengatakan kesejahteraan guru di Indonesia rendah? Penilaian atas gaji yang rendah itu didasarkan beberapa hal. Pertama, dibandingkan dengan kesejahteraan guru di negara-negara lain, termasuk tetangga Malaysia. Kedua, dibandingkan dengan alokasi waktu yang dicurahkan oleh guru dan beban tanggung jawab yang mereka pikul, serta bila dibandingkan dengan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada umumnya. Ketiga, bila dibandingkan dengan nilai tukar uang atas kebutuhan hidup sehari-hari seorang guru.

Kalau kita dibandingkan dengan gaji guru-guru di negara lain, bahkan dengan Malaysia, gaji guru di Indonesia tergolong rendah karena nilai tukarnya tidak cukup untuk kebutuhan hidup sebulan dengan empat-lima anggota keluarga. Untuk kebutuhan makan saja, terutama makan yang memenuhi standar empat sehat lima sempurna, belum cukup, belum untuk urusan yang lainnya. Boro-boro untuk membeli mobil baru, mau beli kijang pengkor aja nggak kebeli-beli cing.

Guru di Indonesia tidak bermimpi untuk membeli mobil yang mewah, yang dia inginkan sekedar hidup layak, wajar dan normal. Dia dapat menyekolahkan anaknya sampai Perguruan Tinggi saja sudah sangat senang. Kalau terdengar kesejahteraan guru naik sedikit saja banyak orang yang kebakaran jenggot. Kalau masih ada komponen bangsa yang tidak senang melihat guru senang, jangan berharap terlalu banyak kualitas pendidikan meningkat.

Bila dibandingkan dengan kesejahteraan PNS lain di Indonesia, memang secara nominal gaji guru lebih tinggi untuk golongan yang sama, misalnya sama- sama golongan III/c antara PNS guru dan non-guru, karena guru mendapat tambahan tunjangan fungsional. Tetapi, jam kerja PNS non-guru terbatas, sehari hanya tujuh sampai delapan jam atau seminggu 42 jam. Sedangkan jam kerja guru tidak terbatas. Memang mengajarnya hanya pukul 07.00-12.30, tetapi sebelum mengajar harus menyiapkan bahan, administratif (buat satuan pelajaran), dan setelah mengajar mereka harus mengoreksi hasil pekerjaan murid.

Kecuali itu, peluang untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar gaji bagi PNS non-guru lebih terbuka karena sering ada proyek-proyek atau urusan lain dengan masyarakat. Adapun guru, peluangnya untuk memperoleh tambahan pendapatan hanya bila melakukan pungutan tambahan kepada murid atau bisnis. Namun, hal itu langsung akan mendapat respons negatif dari masyarakat. Harapan masyarakat terhadap guru memang bukan hanya perannya di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas juga dapat memberikan teladan. Tetapi peran memberi teladan ini tidak pernah dihargai secara material dan sosial.

Kondisi yang memprihatinkan, bila kita masuk ke dalam lingkungan guru sendiri. Bahwa antar guru sendiri ada kesenjangan pendapatan, terutama antara (1) guru SD dibandingkan dengan guru TK, SMTP, SMTA, dan dosen; (2), guru negeri dengan guru swasta; (3) guru swasta kecil dengan swasta besar; (4) guru di desa dengan guru di kota; dan (5) antara guru negeri dengan guru honorer di sekolah negeri. Tetapi, yang paling menderita adalah guru SD, guru swasta kecil, dan guru honorer di sekolah negeri.

Bukannya guru tidak bersyukur. Guru hanya ingin hidup wajar, normal. Andaipun seorang guru mempunyai Ijazah S.1 atau S.2 mungkin guru itu boleh pinjam sana-sini untuk membayar uang kuliah, sebab guru jarang sekali yang mendapat beasiswa S1, apalagi S2. Untungnya  Pemda DKI memberikan tunjangan kesra Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah mulai Januari 2005, walaupun saat penulis menulis opini ini, belum juga turun tuh si kesra) ini patut diacungkan jempol.

Apalagi kalau guru mendapat tunjangan kesra sama dengan gaji yang ia terima setiap bulannya itu lebih bangus lagi. Contoh  guru A gajinya Rp. 1.500.000,- (satu juta setengah), dia mendapat kesranya juga sama dengan gaji yang dia terima. Seperti ada beberapa dinas di DKI yang memang tunjangan kesranya sama dengan gaji bulanannya (dua kali gajian), mungkin sang guru akan hidup lebih layak dan tenang dalam melaksanakan tugas, tentunya dengan reward serta funishment  yang jelas dan tegas juga dong!.

Pemerintah atau negara nggak bakal rugi apalagi jatuh miskin kalau membela nasib guru, percayalah sama penulis. Ada beberapa contoh negara yang memang benar-benar memperhatikan nasib guru. Kita tidak usah membandingkan ke Jepang atau pun Korea. Mari kita menengok ke negeri jiran saja missal Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam. Negara tersebut tidak jatuh miskin, bahkan barokah, karena mereka memperhatikan nasib guru dan tahu betul bahwa pendidikan adalah invest jangka panjang yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Penulis hanya berobsesi jabatan guru diminati oleh generasi muda yang cerdas dan berkualitas. Sehingga jabatan guru benar-benar menjadi pilihan pertama dan utama, bukan sekedar menghindari jadi pengangguran. Ini sangat bahaya, sebab guru yang mendapat tugas dan tanggung jawab amat luar biasa besar, mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa, tetapi dijabat oleh orang-orang yang hanya menhindari dari pengangguran.

Mendengar guru akan dijadikan jabatan profesi oleh Pemerintah penulis sangat senang sekali, sebab nantinya guru akan setara dengan profesi lain. Pemerintah  mencanangkan guru sebagai profesi, setara dengan profesi lain yang membanggakan. Instrumen pendukung apa saja yang mesti dipersiapkan? Hal ini dikatakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, pada puncak peringatan Hari Guru Nasional XI di Istana Olahraga (Istora), Senayan, Jakarta.

Guru sebagai profesi pada hakekatnya sama dengan jabatan profesi lainnya seperti akuntan, dokter, pengacara, dan apoteker yang bersifat profesi, bernomor register, dan memiliki kode etik keprofesionalan sehingga guru benar-benar menjadi profesi yang membanggakan setara dengan profesi-profesi lainnya. Dari sini diharapkan dapat dijadikan tonggak kebangkitan guru untuk senantiasa terus meningkakan profesionalismenya dan sebagai upaya agar profesi guru menjadi daya tarik bagi siswa terbaik di negeri ini untuk menjadi guru.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI mengatakan  “Meningkatkan kualitas guru atau kualitas pendidikan itu tidak akan tercapai kalau kita tidak  pernah memikirkan  kesejahteraan guru. Kesra guru mulai 1 Januari 2005 akan naik menjadi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), mudah-mudahan tidak akan dipotong PPH yang 15%, tetapi hanya 5% karena kesra guru kurang dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima  juta) setahun”(Gema No.1. th. 2005).

Kalau seorang guru dapat membeli pesawat televisi, radio tape, sepeda motor, dan barang-barang mewah lainnya atau mengangsur perumahan, hal itu karena utang dengan menggunakan agunan gaji mereka setiap bulan dipotong. Sedangkan gaji guru di negara lain cukup untuk kebutuhan satu bulan, berekreasi, membeli buku, dan menabung.

Ada kesenjangan pada guru SD

Bila kita mencermati antara beban tanggung jawab yang dipikul dengan gaji yang diterima, maka ada kesenjangan antara guru SD dengan guru TK, SMP, SMTA, dan dosen. Menurut aturan yang dibuat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN), seorang guru PNS maksimal mengajar 18 jam seminggu. Sehingga, bila seorang guru mengajar dalam seminggu lebih dari 18 jam, maka yang bersangkutan memperoleh tambahan gaji yang disebut “tunjangan kelebihan jam mengajar” (untuk SDN di DKI Jakarta tidak ada lagi kelebihan jam mengajar (KJM), apa diganti sama kesra itu?, yang biasanya diberikan setiap tiga bulan sekali.

Meski aturan itu berlaku untuk semua guru, tak terkecuali guru SD, tetapi dalam kenyataannya guru-guru SD tidak mendapat tunjangan mengajar. Sebagai contoh, seorang guru SD yang mengajar dua kelas sekaligus, misalnya kelas I sampai kelas II, karena sekolahnya kekurangan guru, tidak otomatis digaji dua kali lipat. Mereka juga tidak memperoleh tunjangan kelebihan jam mengajar. Padahal, mengajar dua kelas sekaligus itu berarti mengajar 56 jam pelajaran seminggu karena masing-masing kelas 28 jam seminggu.

Menurut akal sehatkan, bila seorang guru negeri maksimal mengajar 18 jam seminggu, maka guru SD yang mengajar kelas I sampai kelas II sekaligus itu memperoleh tunjangan kelebihan jam mengajar sebanyak 38 jam pelajaran. Ironisnya, mereka tidak mendapat tunjangan kelebihan jam mengajar sama sekali.

Lebih tidak adil lagi adalah ketika kelebihan jam mengajar yang dapat diajukan untuk penambahan angka kredit itu hanya 12 jam pelajaran. Dengan kata lain, bila seorang guru memiliki kelebihan jam mengajar 38 jam seminggu, maka yang 26 jam itu tidak diakui sebagai kelebihan jam mengajar yang harus diperhitungkan dalam angka kredit.

Aturan ini sangat-sangat tidak adil. Bagaimana guru SD kelas I-II yang meletakkan dasar-dasar pendidikan bagi bangsa ini justru diperlakukan tidak adil bahkan tidak manusiawi. Padahal, kita semua tahu, untuk mengajar kelas I-II itu dibutuhkan ketekunan, kesabaran, dan keahlian tertentu karena berhadapan dengan anak-anak yang baru mengenal dunia pendidikan, tetapi justru penghargaannya tidak ada.

Secara obyektif, semua guru SD meski hanya mengajar satu kelas semestinya mendapat tunjangan kelebihan mengajar karena mereka memiliki kelebihan jam mengajar. Selama ini jam pelajaran untuk kelas I SD adalah 28 jam, kelas III adalah 32 jam, sedangkan kelas IV sampai kelas VI adalah 34 jam seminggu. Semuanya melebihi 18 jam seminggu sebagaimana diatur Menneg PAN.

Antar guru SD sendiri ada kesenjangan antara guru SD di desa dengan di kota. Di kota, karena kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sudah cukup tinggi, peran guru hanya terbatas mengajar di sekolah dan mereka memperoleh pendapatan lain, baik itu tunjangan dari pemerintah kota maupun BP3. Tetapi, para guru SD di desa selain mengajar di kelas, mereka juga harus selalu keliling desa untuk mencari murid atau mendorong masyarakat menyekolahkan anaknya.

Bila muridnya lemah, mereka juga memberi les tambahan tanpa memungut biaya. Kecuali itu, untuk keperluan minum teh manis sehari-hari di sekolah pun, mereka terpaksa harus iuran karena sekolah tidak memiliki dana khusus untuk itu. Mereka juga tidak mendapat tambahan lain sebab tidak ada masukan lain ke sekolah. Murid mau bersekolah saja sudah berterima kasih, maka jangan dibebani aneka pungutan. Seberapa sih besar gaji guru SD sekarang dibanding gaji PNS lain menurut golongan dan masa kerjanya?

Sebagai contoh, menurut daftar gaji pokok PNS yang baru (PP No. 11. tahun 2003), seorang PNS golongan III/c dengan masa kerja 10 tahun bergaji Rp 1.099.200 per bulan, golongan IV/a dengan masa kerja 26 tahun bergaji Rp 1.426.700, dan seorang PNS golongan IV/a dengan masa kerja 22 tahun bergaji  Rp 1.364.600.

Seorang PNS yang baru mulai kerja dengan golongan II/a dan masa kerja nol tahun bergaji  Rp 725.600. Dengan golongan dan masa kerja yang sama, seorang guru SD golongan III/c dan masa kerja 10 tahun total penerimaan gaji pokok plus tunjangan-tunjangan, termasuk tunjangan fungsional, sekitar Rp 1,3 juta (tergantung status perkawinan dan jumlah anak yang ditanggung), golongan IV/a dengan masa kerja 22 tahun bergaji Rp 1,4 juta (tidak menanggung tunjangan suami dan anak), golongan IV/c dengan masa kerja 26 tahun dan pendidikan S2, sebagai kepala sekolah bergaji Rp 1.960.400. (menanggung tunjangan istri dan anak).

Berdasar data di atas, selisih gaji antara PNS guru dan non-guru jelas amat kecil, padahal beban tanggung jawab guru lebih besar karena jam kerja guru tidak terbatas, dan tanggung jawabnya tidak hanya sebatas pada pekerjaannya saja, tetapi pada kebaikan murid-murid, atau kalau ditarik lebih jauh, pada kehidupan bangsa dan negara. Bahkan, tunjangan seorang kepala sekolah jauh lebih kecil bila dibanding tunjangan struktural yang diterima PNS lain dalam golongan yang sama.

Bagaimana dengan anggota DPRD DKI Jakarta yang gajinya minta dinaikkan dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) menjadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah lagi dengan tunjangan keridit rumah Rp 12.500.000 (dua belas juta setengah) perbulan belum fasilitas lain tentu dengan masa kerja belum genap satu tahun. (POSKOTA, Januari 2005) ◙Hamka/P.01 (Gema No. 03 Tahun 2005)

Posted on November 6, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: