Ketika Birokrasi Pendidikan Terkontaminasi Politik Praktis

Gambar

Ketika Birokrasi Pendidikan Terkontaminasi 

Politik Praktis

 

Oleh Drs. HAMKA, M.Pd

Kepala SDN. Rawabuaya 02 Pagi

 

Terlepas dari pro dan kontra ketika Inggris mendukung Amerika Serikat dalam menyerbu Irak pada sekitar tahun 2003 lalu, perhatian semua mata di dunia tertuju kepada dua tokoh, yaitu George W Bush dan Tony Blair. Karena PBB secara umum tidak setuju dengan invasi kedua tokoh itu ke Irak, akan tetapi ia ngotot menyerbu Irak dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal. Anda boleh setuju boleh tidak ketika Tony Blair mendukung kebijakan George W Bush menyerbu Irak termasuk sebagian rakyatnya sendiri menentang kebijakannya itu, sehingga sampai bunuh dirinya pakar senjata  Inggris David Kelly.

Tetapi di balik itu semua keberhasilannya menduduki kursi Perdana Menteri Inggris menggantikan Jhon Major dari Partai Konservatif, ketika berkampanye untuk menduduki kursi Perdana Menteri dari Partai Buruh Inggris, Tony Blair, menawarkan tiga prioritas pembangunan sebagai agenda kerjanya, di mana hal itu mendahului prioritas pembangunan lainnya. (1) Pendidikan (2) Pendidikan, (3) Pendidikan. Pembangunan bidang kesehatan, hak azazi manusia (HAM), pencegahan tindak kriminal, penanggulangan pengangguran, pengawasan kepemilikan senjata, pembangunan ekonomi pada umumnya, dan seterusnya oleh Tony Blair ditempatkan pada prioritas ke-empat dan seterusnya.

Ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas pembangunan oleh Tony Blair seakan menyegarkan kembali komitmen “tradisional” bidang pendidikan yang telah melembaga di Inggris, khususnya sejak abad ke 19. Dalam State and Nation (1989), terungkap komitmen kuat masyarakat Inggris, bahwa “Selama masih berpegang pada tradisi, Inggris akan tetap ada”. Salah satu tradisi yang dipegang oleh masyarakat Inggris adalah pengakuan bahwa salah satu faktor dalam pembentukan suatu masyarakat adalah pendidikan. Bahkan dalam surveynya Metro TV 10 menempatkan Inggris urutan ke-enam minat masyarakat Indonesia untuk belajar ke-Ingris. Sebab Inggris masih salah satu kiblat pendidikan di Eropah bahkan dunia.

Begitu juga di negara jiran Malaysia menjelang pemilu (Pilihan Raya di Malaysia), bidang pendidikan termasuk satu di antara setumpuk isu yang diusung para politisi dari Barisan Nasional dalam kampanye mereka. Enggak tanggung-tanggung. Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia yang juga pemimpin tertinggi UMNO pada saat itu sebagai motor penggerak Barisan Nasional ikut bicara soal pendidikan.

Dalam kesempatan kampanyenya  misalnya, Badawi calon Perdana mentri waktu itu mengingatkan kembali pentingnya peningkatan dan kemudahan mengakses pendidikan yang bermutu hingga ke kawasan luar bandar (baca: di daerah-daerah!). Sebagai kumpulan partai politik yang berkuasa sejak beberapa dekade terakhir, Barisan Nasional sadar betul, pendidikan memainkan peran utama dalam menentukan arus pembangunan negerinya.

Di kitapun sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan Malaysia dan Inggris dalam menjelang pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun pemilihan eksekutif di tingkat pusat. termasuk pilkada baik  pemilihan anggota DPRD TK I/II ataupun Gubernur/Bupati/Walikotamadya banyak para politisi maupun calon presiden  calon Gubernur, calon Bupati/Walikotamadya yang berupaya berjanji meningkatkan anggaran pendidikan, cuma bedanya mungkin pada pelaksanaanya, di Inggris dan Malaysia janji-janji muluk para politisi ditepati dengan baik, sedangkan di Indonesia enggak semua janji-janji dilaksanakan dengan baik. Ini yang perlu disadari oleh para politisi kita, termasuk semua komponen bangsa.

Pengusungan pendidikan sebagai isu kampanye memang sangat menarik, karena isu pendidikan sangat laku dijual terhadap publik baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini. Untuk itu harusnya kita berpikir ulang, enggak akan rugi, pemerintah membela nasib guru.

Penulis teringat apa yang dikatakan oleh para pendahulu kita yang ikut berjuang memerdekakan bangsa ini “Bila sebuah bangsa ingin maju, harus memulai semuanya dari pendidikan”(J.H. Abendanon). “Hanya dengan pendidikan kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa” (Dewi Sartika). “Beri kami pendidikan dan kami akan bangkit sebagai bangsa yang memiliki  cita-cita”. (R.A. Kartini). “Pendidikan adalah landasan pertama bagi seseorang untuk meraih cita-cita”(Conrad T. van Deventer).

Kalau penulis boleh berpendapat lebih jauh lagi, sebaiknya dunia pendidikan enggak usah terkontaminasi ataupun tercemar dengan virus politik praktis, sebab pendidikan harus berada pada ranah politik moral (haigh politik) bukan pada tataran politik praktis (low politik). Karena dalam dunia pendidikan sangat diperlukan suasana yang benar-benar kondusif dan nyaman.

Akibat dunia pendidikan terkontaminasi dengan politik praktis akhirnya iklim di dunia atau birokrasi pendidikan tidak lagi kondusif, sebut saja jabatan kepala sekolah, karena merujuk kepada jabatan politik maka jabatan tersebut dibatasi dua priode saja. Seharusnya selama kepala sekolah tersebut masih punya potensi dan prestasi nggak usah ikut-ikutan merujuk kedalam dunia politik praktis, yang pada akhirnya ikut menyumbang terpuruknya mutu pendidikan.

Sebab menurut penulis dunia pendidikan harus kondusif, harus nyaman, tenteram dan kita  harus bisa membedakan dengan suasana di gedung DPR sana ataupun dalam jabatan struktural lainnya, sampai sekarang jabatan kepala sekolah enggak jelas juntrungannya apakah masuk eselon IV atau V, ini juga perlu diperhatikan oleh BKN ataupun BKD setempat.

Sebut saja seorang guru SD yang memang punya potensi dan prestasi mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah SD pada usia 30 tahun. Pada usia 38 atau 40 tahun guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah tersebut sudah  dua priode, sedangkan usia pensiun bagi guru tersebut 60 tahun.

Usia yang tersisa masih 20-22 tahun, mau menduduki jabatan yang lebih tinggi dari kepala sekolah peluangnya sangat sempit, karena terhalang terbatasnya peluang birokrasi (baca: untuk menjadi Pengawas atau Kasi sulit), sedangkan kepala sekolah tersebut punya potensi dan prestasi. Apakah harus dipensiunkan dini?, kalaupun menjadi guru kelas tentunya  pertimbangan psikologisnya juga perlu diperhitungan apa lagi kepala sekolahnya mantan anak buahnya (baca.SD), bisakah suasana kondusif tercipta di sekolah tersebut?

Ditambah lagi tunjangan daerah yang banyak dinilai guru kurang adil, sebut saja Zaenal Abidin, MBA seorang guru yang pangkatnya Pembina Utama Madya atau golongan IV/d dengan pendidikan Pascasarjana (S2), masa kerja sudah 35 tahun walaupun S2-nya boleh ngutang atau keridit sana-sini Tunjangan Kinerja Daerahnya Rp. 2.900.000 (belom dipotong pajak, sakit dan izin) disamakan dengan tukang sapu jalanan yang tidak memerlukan keterampilan khusus dan enggak perlu belajar didaktik/methodik, sebut saja Muchlis sebagai tukang sapu jalanan di bilangan Jl. Daan Mogot Jakarta Barat pendidikan cuma SD, pangkat Juru Muda atau bergolongan I/a masa kerjanya baru dua  tahun.

Kita tahu semua bahwa masa depan bangsa 20 atau 30 tahun kedepan tergantung pada guru. Guru sebelum mengajar harus membuat  RPP dulu, lalu masuk kelas menghadapi benda hidup yang enggak bisa dibawa pulang, belom lagi mengoreksi pekerjaan anak,kemudian  remedial dan seterusnya, jangankan untuk pergi jauh-jauh, guru mau kebelakang saja  (baca. WC) nggak bisa, karena siawa/i kelas satu dan kelas dua SD mengikuti sang guru kebelakang. Belum lagi ketemu mantan siswanya  yang merokok di jalan atau di dalam angkot, guru masih mempunyai kewajiban moral untuk menegur, ingat!, belum semua guru mendapat sertifikasi. Penulis hanya ingin mencoba mengajak kita semua untuk merenung sebab hanya gurulah yang bisa mengukir atau melukis bangsa ini kedepan.

Bukannya guru atau kepala sekolah  nggak bersyukur, guru atau kepala sekolah hanya ingin hidup wajar, normal, guru ataupun kepala sekolah enggak pernah bermimpi hidup mewah. Andaipun seorang guru atau kepala sekolah mempunyai Ijazah S.2 mungkin guru atau kepala sekolah itu boleh pinjam sana-sini untuk membayar uang kuliah, sebab guru atau kepala sekolah enggak ada yang mendapat beasiswa S2.       Untuk memperoleh ijazah S1 saja guru atau kepala sekolah banyak yang ikut menyekolahkan       SK-nya di bank. Sekarang penghasilan guru baru cukup untuk kebutuhan hidup sebulan dengan empat-lima anggota keluarga, untuk sekedar memenuhi standar empat sehat lima sempurna, belom untuk urusan yang lainnya seperti menguliahkan anak, kridit motor atau kridit rumah itu masih pontang-panting. Boro-boro untuk membeli mobil baru, mau beli kijang buduk aja nggak kebeli-beli BangHamka/P.01. (Gema No. 02 Tahun 2010)

Posted on November 15, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: